Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi Rp5,72 Juta

JAKARTA – Standar pengupahan nasional kembali mengalami penyesuaian. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 36 dari 38 provinsi di Indonesia telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebagai acuan upah terendah bagi pemberi kerja.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang mengatur formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan indikator ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi.

Hasilnya, hampir seluruh daerah kompak menaikkan UMP untuk tahun 2026, meski dengan besaran yang bervariasi.

Berdasarkan data yang dihimpun, Sulawesi Tengah tercatat sebagai provinsi dengan persentase kenaikan UMP tertinggi, yakni mencapai 9,08 persen. Sebaliknya, Papua Tengah tidak mengalami kenaikan sama sekali atau 0 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, dua provinsi belum mengumumkan besaran UMP 2026, yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua Pegunungan.

Dari sisi nominal, DKI Jakarta kembali mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia, yakni sebesar Rp5,72 juta.

Di sisi lain, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan UMP terendah, hanya berada di angka Rp2,31 juta.

Kebijakan penyesuaian UMP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, meskipun dalam praktiknya masih kerap memunculkan perdebatan antara kalangan pengusaha dan serikat buruh terkait daya saing usaha dan biaya hidup.

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi

No	Provinsi	UMP 2026	Kenaikan
1	Sumatera Utara	Rp3,22 juta	7,90%
2	Sumatera Selatan	Rp3,94 juta	7,10%
3	Sumatera Barat	Rp3,18 juta	6,30%
4	Riau	Rp3,78 juta	7,74%
5	Kepulauan Riau	Rp3,87 juta	7,06%
6	Jambi	Rp3,47 juta	7,33%
7	Lampung	Rp3,04 juta	5,35%
8	Bangka Belitung	Rp4,03 juta	4,05%
9	Bengkulu	Rp2,82 juta	5,89%
10	Banten	Rp3,10 juta	6,74%
11	Jawa Barat	Rp2,31 juta	5,77%
12	DKI Jakarta	Rp5,72 juta	6,17%
13	Jawa Tengah	Rp2,32 juta	7,28%
14	DI Yogyakarta	Rp2,41 juta	6,78%
15	Jawa Timur	Rp2,44 juta	6,10%
16	Bali	Rp3,20 juta	7,04%
17	NTT	Rp2,45 juta	5,45%
18	NTB	Rp2,67 juta	2,72%
19	Kalimantan Tengah	Rp3,68 juta	6,12%
20	Kalimantan Barat	Rp3,05 juta	6,12%
21	Kalimantan Timur	Rp3,76 juta	5,10%
22	Kalimantan Selatan	Rp3,72 juta	6,54%
23	Kalimantan Utara	Rp3,77 juta	5,45%
24	Gorontalo	Rp3,40 juta	5,70%
25	Sulawesi Tengah	Rp3,17 juta	9,08%
26	Sulawesi Utara	Rp4,00 juta	6,01%
27	Sulawesi Tenggara	Rp3,30 juta	7,58%
28	Sulawesi Selatan	Rp3,92 juta	7,21%
29	Sulawesi Barat	Rp3,31 juta	4,78%
30	Maluku	Rp3,33 juta	6,10%
31	Maluku Utara	Rp3,51 juta	3,00%
32	Papua Barat	Rp3,84 juta	6,25%
33	Papua Barat Daya	Rp3,76 juta	4,20%
34	Papua	Rp4,43 juta	3,51%
35	Papua Selatan	Rp4,50 juta	5,19%
36	Papua Tengah	Rp4,28 juta	0%

Pemerintah berharap penetapan UMP 2026 ini mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi nasional dan global. (*)