TARAKAN – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) strategis kepada jajaran pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2026–2031 yang baru saja dilantik. Fokus utamanya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengawal investasi, memperkuat sektor ketenagakerjaan, hingga mendorong UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPN APINDO usai melantik jajaran pengurus DPP APINDO Kaltara. Menurutnya, posisi Kalimantan Utara yang saat ini menjadi lokasi berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan sejumlah proyek investasi lainnya, menjadikan peran APINDO semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Terima kasih, saya sangat senang bisa berada di Kota Tarakan. Hari ini kami telah melantik jajaran pengurus DPP APINDO Kalimantan Utara periode 2026–2031. Misi APINDO adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja," ujarnya.
Ketua DPN APINDO menjelaskan, penciptaan lapangan kerja tidak dapat dilakukan hanya melalui satu sektor. Dibutuhkan pertumbuhan industri baru yang mampu membuka peluang kerja secara luas.
Menurutnya, Kalimantan Utara memiliki peluang besar karena saat ini menjadi salah satu daerah tujuan investasi nasional.
"Berbagai proyek yang sedang berjalan di Kalimantan Utara merupakan peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu APINDO Kaltara harus mampu mengawal investasi yang sudah ada sekaligus membantu para investor menghadapi berbagai tantangan yang mereka hadapi," katanya.
Selain mendampingi investor yang telah beroperasi, APINDO juga didorong aktif menarik investor baru, baik dari dalam maupun luar negeri.
Menurutnya, organisasi pengusaha memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara investor dengan pemerintah daerah sehingga proses investasi dapat berjalan lebih efektif.
"Kita ingin lebih banyak investor datang ke Kalimantan Utara. APINDO harus mampu memfasilitasi investor yang ingin berinvestasi sehingga pertumbuhan industri dapat terus berkembang dan otomatis membuka lebih banyak lapangan pekerjaan," jelasnya.
Selain investasi, Ketua DPN APINDO juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan yang diperkirakan akan semakin kompleks seiring kondisi ekonomi nasional maupun global.
Ia mengatakan, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini berpotensi berdampak terhadap dunia usaha dan tingkat pengangguran apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Karena itu, APINDO di daerah diminta aktif memberikan masukan terhadap kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta regulasi yang seimbang antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja.
"Kita membutuhkan regulasi ketenagakerjaan yang mampu menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi pengusaha maupun pekerja. Jangan sampai regulasi justru menghambat penciptaan lapangan kerja," tegasnya.
Menurutnya, APINDO akan terus menghimpun masukan dari seluruh daerah sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan.
Ia juga menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar masyarakat lokal mampu bersaing dalam masuknya investasi besar di Kalimantan Utara.
Program peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasi, upskilling, dan reskilling dinilai menjadi langkah yang harus terus diperkuat.
"Pengembangan SDM melalui pelatihan vokasi, upskilling, dan reskilling menjadi sangat penting agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri yang berkembang di Kalimantan Utara," ujarnya.
Dengan SDM yang kompeten, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi bagian utama dalam pembangunan industri di daerahnya sendiri.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPN APINDO juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia menyebut sekitar 97 persen aktivitas ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor UMKM, sehingga pengembangannya menjadi prioritas organisasi.
Melalui program UMKM Merdeka, APINDO mendorong kolaborasi model Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
"Program UMKM Merdeka bertujuan membangun ekosistem UMKM yang kuat melalui peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga pendampingan agar produk-produk UMKM mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global," jelasnya.
Menurutnya, Kalimantan Utara memiliki banyak potensi produk lokal yang layak dipasarkan ke tingkat internasional apabila mendapat pendampingan yang tepat.
Menutup wawancaranya, Ketua DPN APINDO menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, pekerja, hingga masyarakat.
Ia berharap kepengurusan baru DPP APINDO Kalimantan Utara mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dengan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi dunia usaha maupun masyarakat.
"Semua pihak harus berkolaborasi. Pemerintah, pengusaha, pekerja, perguruan tinggi, hingga masyarakat harus berjalan bersama agar investasi berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi Kalimantan Utara semakin maju," pungkasnya.
5.jpg)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!