DPRD Kaltara Dorong Digitalisasi Pajak dan Optimalisasi Aset untuk Tingkatkan PAD

TANJUNG SELOR – Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara dinilai belum menunjukkan akselerasi signifikan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan prioritas. Menanggapi hal tersebut, DPRD Kaltara meminta pemerintah provinsi bergerak cepat memperkuat strategi pengelolaan pendapatan.

Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, mengatakan bahwa peningkatan PAD merupakan kebutuhan mendesak demi memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

“Peningkatan PAD bukan sebatas mengejar angka pemasukan. Ini soal bagaimana seluruh potensi daerah dikelola secara tepat, efektif, dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan stagnan, maka pembangunan strategis ikut tersendat,” ujarnya.

Aluh menegaskan bahwa digitalisasi layanan pajak dan retribusi perlu dipercepat. Sistem pengelolaan yang terintegrasi dinilai mampu menekan kebocoran, meningkatkan akurasi data, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

“Dengan sistem digital yang terhubung secara menyeluruh, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan efisien. Data yang akurat juga membantu pemerintah merencanakan anggaran secara tepat sasaran,” katanya.

Selain digitalisasi, optimalisasi aset daerah juga menjadi perhatian DPRD. Banyak aset milik pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal berpotensi menjadi sumber pendapatan berkelanjutan jika dikelola dengan strategi yang lebih profesional.

Menurutnya, aset yang dibiarkan idle justru menjadi beban, bukan kekuatan fiskal.

Aluh Berlian turut menegaskan pentingnya pembenahan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menyebutkan bahwa BUMD harus menjadi pilar pembangunan dan pendapatan, bukan sekadar entitas yang menyerap anggaran tanpa memberikan nilai tambah.

“Kinerja BUMD harus diarahkan agar mampu memberikan kontribusi nyata dan menjadi sumber PAD yang konsisten. Pengelolaannya harus berbasis profesionalisme,” tegasnya.

DPRD Kaltara mendorong Pemprov memperkuat langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah agar pembangunan berjalan lebih stabil dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Kemandirian fiskal harus menjadi fondasi pembangunan jangka panjang. Semua potensi pendapatan perlu dikelola secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan warga Kaltara,” tutupnya.