Benuanta Economic Forum 2025 Bahas Insentif Investasi Dan Penguatan Kolaborasi Pusat

TARAKAN — Forum ekonomi terbesar di Kalimantan Utara, Benuanta Economic Forum 2025, resmi digelar di Hotel Tarakan Plaza pada Jumat, 21 November 2025. Kegiatan yang menjadi rangkaian Benuanta Investment and Economic Summit ini menghadirkan para pejabat pusat dan daerah untuk membahas arah kebijakan fiskal, investasi, serta strategi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kaltara.

Acara yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Kaltara ini menghadirkan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala sebagai pemberi keynote speech. Hadir pula sejumlah narasumber, yakni Kepala Perwakilan BI Kaltara Hasiando G. Manik, Principal Adviser Revenue PROSPERA Rubino Sugana, serta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. Forum dipandu oleh moderator Dr. Ana Sriekaningish dan dipandu oleh MC Dian Anggraini.

Insentif Pajak Jadi Andalan untuk Dorong Investasi

Dalam paparannya, pemerintah menegaskan bahwa berbagai bentuk insentif perpajakan terus diperkuat untuk menarik investasi, mulai dari tax holiday, investment allowance, hingga fasilitas biaya pendidikan dan dukungan terhadap industri pencipta lapangan kerja. Insentif ini diharapkan dapat membantu industri dalam menekan biaya produksi yang semakin besar di masa mendatang.

Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmennya sebagai regulator dan fasilitator yang berperan strategis dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

28 Komoditas Strategis Masuk Radar Pengembangan Nasional

Forum ini juga membahas potensi besar Kalimantan Utara dalam pengembangan komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan sektor perikanan. Berdasarkan daftar prioritas Kementerian Investasi/BKPM, terdapat 28 komoditas strategis yang didorong untuk dikembangkan secara nasional.

Keempat kelompok sektor prioritas tersebut telah mendapatkan fasilitas tax holiday dan tax allowance, yang memungkinkan industri meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat rantai pasok.

“Seluruh pelaku usaha maupun calon investor yang masuk dalam kawasan prioritas dapat memanfaatkan fasilitas fiskal yang sudah disiapkan pemerintah,” disampaikan dalam forum.

KEK Didorong Menyerap 112 Ribu Tenaga Kerja

Salah satu fokus pembahasan adalah kemajuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kalimantan Utara. KEK tersebut ditargetkan mampu menarik investasi hingga Rp 500 triliun dan menyerap 112.000 tenaga kerja.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah menyiapkan paket lengkap insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk pembebasan pajak penghasilan badan:

Investasi USD 1–5 miliar: Tax holiday hingga 7 tahun
Investasi di atas USD 30 miliar: Fasilitas hingga 25–30 tahun

Saat ini total investasi yang masuk dalam pipeline mencapai USD 173 miliar, namun baru sekitar USD 1,16 miliar yang terealisasi. Pemerintah mendorong investor mempercepat realisasi, mengingat fasilitas jangka panjang telah disiapkan.

Kolaborasi Pusat–Daerah Diperkuat Melalui PKS

Forum ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi data antara pusat dan daerah, termasuk dalam sektor perhotelan, restoran, dan hiburan.

Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi sistem, sharing knowledge, serta pengawasan bersama diperkuat agar tidak terjadi perbedaan laporan fiskal dan ekonomi.

“Laporan ke pusat dan daerah harus konsisten. Kolaborasi menjadi kunci dalam meningkatkan akurasi data dan efektivitas kebijakan,” disampaikan dalam sesi diskusi.

Dorong Industrialiasi dan Digitalisasi Kaltara

Data roadmap industri nasional menunjukkan bahwa Kalimantan Utara memiliki prospek besar dalam agenda industrialisasi dan digitalisasi. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya memastikan berbagai instrumen fiskal dapat dimanfaatkan optimal oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Dengan fasilitas dan dukungan yang tersedia, pemerintah optimistis investasi di Kaltara akan terus meningkat, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.

Penutup: Sinergi Jadi Kunci Keberhasilan Ekonomi Kaltara

Forum ditutup dengan ajakan untuk memperkuat sinergi pusat–daerah melalui implementasi PKS yang telah disepakati. Optimalisasi pendapatan pusat dan daerah dinilai sangat penting, karena pada akhirnya dana tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan layanan publik.

Benuanta Economic Forum 2025 diharapkan menjadi momentum strategis bagi Kalimantan Utara untuk mempercepat transformasi ekonomi dan menarik lebih banyak investasi berkualitas.