TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memasuki babak baru dalam kepemimpinan birokrasi. Denny Harianto dilantik sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara definitif oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, dalam upacara pelantikan yang digelar di Tanjung Selor, Jumat (19/12/2025).
Pelantikan ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov yang sebelumnya diemban oleh Bustan, serta melanjutkan estafet kepemimpinan birokrasi pascapurnatugasnya Sekprov sebelumnya, Suriansyah, pada Maret 2025 lalu.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan bahwa posisi Sekprov memiliki peran sangat strategis dalam memastikan roda pemerintahan daerah berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan visi pembangunan Kaltara.
Menurutnya, Sekprov bukan sekadar jabatan struktural tertinggi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), melainkan penghubung utama antara perumusan kebijakan dan implementasi program di lapangan.
“Sekprov adalah motor penggerak birokrasi dan pengawal kebijakan daerah. Dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat, meskipun tidak selalu mudah atau populer,” tegas Gubernur.
Zainal juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta ketegasan dalam kepemimpinan birokrasi. Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral maupun hambatan administratif yang dapat menghambat kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai pelayanan publik tersendat karena lemahnya koordinasi. Kepemimpinan Sekprov akan sangat menentukan wajah birokrasi Kalimantan Utara ke depan,” ujarnya.
Sebagai provinsi perbatasan dengan tantangan geografis yang kompleks, Kalimantan Utara dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Gubernur berharap Denny Harianto mampu mendorong reformasi birokrasi yang lebih progresif, melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis digital, peningkatan efisiensi anggaran, serta percepatan program pembangunan yang menjangkau wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.
Dengan dilantiknya Sekprov definitif, Pemerintah Provinsi Kaltara optimistis konsolidasi birokrasi dapat berjalan lebih solid, sekaligus mempercepat realisasi program strategis demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*)




.jpg)


5.jpg)
.png)









Komentar
Tuliskan Komentar Anda!