ZAMANTARA.ID – Rentetan bencana banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera. Kali ini, daerah seperti Sibolga dan kawasan Tapanuli menjadi titik paling terdampak, dengan korban jiwa berjatuhan, ratusan rumah rusak, fasilitas umum hanyut, serta ribuan warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan.
Bencana tersebut terjadi di tengah tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Namun, di balik narasi cuaca ekstrem yang kerap disampaikan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menilai bahwa penyebab banjir tidak sesederhana faktor alam semata. Menurut WALHI, campur tangan manusia memiliki peran besar dalam memperparah dampak bencana yang terjadi hampir setiap tahun ini.
WALHI: Bukan Sekadar Soal Hujan Deras
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Utara, Jaka Kelana Damanik, secara tegas menolak pandangan yang menyebut banjir bandang di Sibolga dan Tapanuli hanya dipicu oleh hujan lebat. Menurutnya, pendekatan semacam itu berpotensi menyesatkan publik karena mengaburkan akar persoalan yang sebenarnya.
“Kalau selalu menyalahkan hujan, maka kita sedang menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistematis,” ujar Jaka.
Ia menjelaskan, saat banjir bandang menerjang pemukiman warga, material kayu berukuran besar ikut terbawa arus. Temuan ini memperkuat dugaan adanya aktivitas penebangan hutan di hulu yang berdampak langsung terhadap daya dukung lingkungan.
Tak hanya itu, citra satelit terbaru yang dianalisis WALHI menunjukkan kondisi hutan di sekitar wilayah terdampak tampak semakin terbuka dan gundul. Bukaan lahan besar-besaran tersebut dinilai menghilangkan fungsi hutan sebagai penahan air, penyerap hujan, dan penyangga tanah.
Jejak Kebijakan dan Kepentingan Ekonomi
Menurut WALHI, keterlibatan manusia dalam bencana ini tidak berhenti pada aktivitas penebangan semata. Keputusan politik dan kebijakan pembangunan juga dinilai menjadi faktor dominan yang mempercepat degradasi ekosistem.
Pemberian izin usaha berbasis sumber daya alam, mulai dari perkebunan skala besar, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur, disebut sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, kawasan resapan air menyusut drastis, lereng menjadi rapuh, dan sungai kehilangan daya tampung alaminya.
“Bencana ini adalah akumulasi dari kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan keselamatan ekologis dan sosial masyarakat,” tegas Jaka.
Bencana yang Terjadi Berulang Setiap Tahun
Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan, banjir bandang dan longsor bukanlah peristiwa baru bagi wilayah Sibolga dan Tapanuli. Berdasarkan catatan WALHI Sumut, bencana serupa hampir selalu terjadi setiap tahun, terutama saat memasuki puncak musim hujan.
Fenomena berulang ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut berada dalam kondisi rentan bencana struktural, bukan sekadar insidental. Artinya, tanpa perubahan kebijakan dan pengelolaan lingkungan yang serius, potensi banjir besar akan terus menghantui masyarakat.
Sorotan pada Ekosistem Batang Toru
Dalam konteks Sumatera Utara, WALHI kembali menyoroti kondisi Ekosistem Batang Toru, yang disebut sebagai salah satu hutan tropis terakhir di wilayah tersebut. Ekosistem ini membentang di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, serta menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik dan langka.
Batang Toru tidak hanya penting dari sisi keanekaragaman hayati, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga sistem hidrologi regional. Kerusakan kawasan ini dinilai berkontribusi besar terhadap meningkatnya risiko banjir bandang dan longsor di daerah sekitarnya.
“Kalau ekosistem Batang Toru terus ditekan, maka kita sedang menyiapkan bom waktu bencana ekologis yang dampaknya akan jauh lebih besar,” ujar Jaka.
Desakan kepada Pemerintah
Menyikapi situasi tersebut, WALHI Sumut mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin usaha yang berada di kawasan rawan bencana. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perusakan lingkungan, termasuk illegal logging dan pembukaan hutan tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai.
WALHI juga menekankan pentingnya pendekatan mitigasi bencana berbasis ekosistem, bukan hanya penanganan darurat pasca-banjir. Rehabilitasi hutan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan dinilai menjadi langkah krusial.
Pelajaran dari Banjir Sumatera
Banjir bandang yang melanda Sumatera menjadi pengingat keras bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan saling berkaitan, diperparah oleh kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Ketika alam kehilangan keseimbangannya, maka masyarakatlah yang pertama kali menanggung akibatnya.
Jika penyebab utama bencana terus dipersempit hanya pada faktor cuaca, tanpa keberanian mengoreksi kesalahan manusia, maka tragedi serupa bukan tidak mungkin akan terus berulang dengan dampak yang semakin besar dan mematikan.
5.jpg)
.png)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!